Berita MA RI

LAKUKAN KUNJUNGAN KERJA KE IRAN, KETUA MA PERKENALKAN KONSEP PERADILAN MODERN INDONESIA

LAKUKAN KUNJUNGAN KERJA KE IRAN, KETUA MA PERKENALKAN KONSEP PERADILAN MODERN INDONESIA

Teheran-Humas: Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., melalukan kunjungan kerja (kunker) ke Teheran, Republik Islam Iran pada 5 september 2022 sampai 9 September 2022. Kunjungan ini merupakan Undangan dari Lembaga Kehakiman Republik Islam Iran Republik Islam Iran (The Judiciary of The Islamic Republic of Iran). Ini merupakan kunker kenegaraan pertama yang dilakukan Ketua Mahkamah Agung RI ke wilayah Asia Selatan Tengah yaitu negara Republik Islam Iran.

Dalam kunker tersebut, Ketua MA didampingi oleh: Hakim Agung Kamar Tata Usaha  Negara Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung Kamar Agama Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., Sekretaris Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H., Hakim Yustisial Dr. H. Armansyah, Lc.., M.H dan Abu Jahid Darso Atmojo, Lc., L.L.M., Ph.D .

Tujuan dari kunker ini adalah untuk saling bertukar informasi dan pengalaman tentang peradilan modern berbasis elektronik.

Selama 3 hari di Teheran, delegasi mengadakan pertemuan dengan Presiden Republik Islam Iran, Ayatollah Dr. Seyed Ebrahim Raeisi, Ketua Lembaga Kehakiman Republik Islam Iran (The Judiciary of Islamic Republic of Iran), Gholamhossein Mohseni Eje’i, serta Ketua Mahkamah Agung Iran (The Supreme Court of Islamic Republic of Iran), Ahmad Mortazavi Moghadam.

Dalam pertemuan tersebut, Katua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. memperkenalkan konsep peradilan modern berbasis teknologi Informasi yang saat ini telah dipraktekkan di Indonesia dan terus dikembangkan dari waktu ke waktu. Ketua MA menjelaskan bagaimana aplikasi seperti e-court, e-litigasi, e-litigasi pidana serta e-berpadu telah mengubah wajah peradilan Indonesia menjadi lebih modern dan memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.

“Peradilan Indonesia akan terus berinovasi serta belajar dari pengalaman yang ada di negara-negara lainnya, termasuk Iran,” tegas Ketua MA

Sementara itu, Presiden Ayatollah Dr. Seyed Ebrahim Raeisi, mengungkapkan kegembiraannya atas kedatangan delegasi peradilan Indonesia. Ia  menuturkan bahwa selama ini Indonesia dan Iran telah menjalin berbagai kerja sama yang konstruktif di berbagai bidang seperti ekonomi dan perdagangan di tingkat regional maupun internasional. Menurutnya, hubungan yang baik ini dilatarbelakangi oleh berbagai kesamaan di antara kedua negara, utamanya kemiripan budaya dan keyakinan.

“Semoga kedatangan delegasi ini membuka hubungan baru di antara kedua negara di bidang hukum dan peradilan”. Ujar Raeisi yang juga merupakan mantan Ketua Lembaga Kehakiman Republik Islam Iran tersebut.

Ketua Mahkamah Agung juga melakukan pertemuan dengan Ketua Lembaga Kehakiman Republik Islam Iran (The Judiciary of Islamic Republic of Iran) yang merupakan lembaga yudikatif setingkat Mahkamah Agung di Indonesia. Gholamhossein Mohseni Eje’i selaku Ketua sangat bergembira atas kedatangan delegasi Indonesia dan menuturkan bahwa hubungan diplomatik Indonesia dan Iran telah berlangsung selama 70 tahun dan perlu terus ditingkatkan.

Di sela-sela perbincangan, Eje’i memperkenalkan sistem peradilan di negaranya. Ia menjelaskan bahwa Ketua The Judiciary of Islamic Republic of Iran dipilih langsung oleh Pemimpin Tertinggi/Supreme Leader (Magham-e Moazzam-e Rahbari) Republik Islam Iran. Ejei juga menjelaskan bahwa selanjutnya pemilihan para pimpinan, hakim dan aparatur peradilan, baik di Tingkat Pertama, Banding hingga Mahkamah Agung, diserahkan sepenuhnya kepada The Judiciary of Islamic Republic of Iran selaku lembaga yudikatif dan bebas dari campur tangan legislatif maupun eksekutif.

Ejei juga menjelaskan bahwa selain peradilan, beberapa lembaga negara juga berada di bawah The Judiciary of Islamic Republic of Iran, di antaranya seperti Lembaga Inspeksi Negara (yang berwenang menangani kasus-kasus korupsi, seperti halnya KPK di Indonesia) serta Lembaga Pencatatan Akta. Selain itu, Ejei menjelaskan bahwa sejak 2 dekade terakhir, Iran juga telah membentuk Dewan Penyelesaian Sengketa (Shora Halle Ekhtelaf) yang berfungsi menyelesaikan masalah-masalah secara damai sehingga tidak perlu dibawa ke persidangan. Lembaga ini serupa dengan lembaga mediasi yang dikenal di Indonesia. Hanya saja, Shora Halle Ekhtelaf dapat memediasi segala jenis perkara, baik perdata maupun pidana.

“Lembaga ini lahir dari inisiatif masyarakat, dan sangat berperan dalam mengurangi jumlah perkara yang masuk ke pengadilan”. Tutur Eje’i.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/10767

Terkait penerapan teknologi informasi di pengadilan, Eje’i menjelaskan bahwa Iran juga telah menerapkan peradilan elektronik secara luas. Eje’i menuturkan bahwa mayoritas gugatan sudah didaftarkan secara elektronik, meski persidangannya terkadang masih secara konvensional di pengadilan. Sedangkan penyampaian putusan 90% sudah melalui sarana elektronik. Bahkan, jangkauan penggunaan IT juga mencakup tahanan dan narapidana.

“Pemeriksaan terhadap tahanan juga telah menggunakan teleconference. Bahkan, para tahanan juga dapat berhubungan dengan keluarganya di luar melalui telaconference”. Pungkas Eje’i.

Sementara pertemuan dengan Ketua Mahkamah Agung Republik Islam Iran (The Supreme Court of Islamic Republic of Iran) dilangsungkan dalam jamuan di Diplomatic Club. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Mahkamah Agung Iran, Ahmad Mortazavi Moghadam, menjelaskan bahwa Mahkamah Agung merupakan otoritas peradilan tertinggi di Iran. Selain berwenang mengadili perkara pada tingkat terakhir, Mahkamah Agung juga bertugas mengawasi putusan pengadilan dan bertanggung jawab menciptakan tren keseragaman dalam putusan dan proses peradilan. 

Selain melakukan pertemuan dengan Presiden dan pejabat tinggi peradilan Iran, delegasi juga melakukan ramah tamah dengan Perwakilan Republik Indonesia di Teheran. Bertempat di Wisma Duta Indonesia, Duta Besar LBBP Republik Indonesia untuk Republik Islam Iran dan Republik Turkmenistan, Ronny Prasetyo Yuliantoro bersama para diplomat dan staff KBRI mengadakan pertemuan dalam nuansa kekeluargaan. Di kesempatan itu, Ketua Mahkamah Agung RI menyapa para WNI serta pelajar Indonesia yang menimba ilmu di Iran yang turut hadir dalam pertemuan tersebut. (ARM/ABJ/Humas)

KETUA MA RESMIKAN NAMA JALAN DAN LAPANGAN DI MANADO

KETUA MA RESMIKAN NAMA JALAN DAN LAPANGAN DI MANADO

Manado: Di sela-sela kunjungan kerjanya, Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., meresmikan nama lapangan dan jalan Prof. Dr. Mr. Raden Soelaiman Efendi Koesoemah Atmadja di wilayah Pengadilan Terpadu Manado pada Jumát pagi (22/10).  

Nama jalan ini merupakan bukti penghormatan dan penghargaan kepada putra terbaik bangsa, pahlawan nasional, Ketua Mahkamah Agung pertama Republik Indonesia, Prof. Dr. Mr. Raden Soelaiman Efendi Koesoemah Atmadja atas segala jasanya kepada Negara dan Bangsa Indonesia, khususnya di bidang peradilan. Nama ini menggantikan nama yang sebelumnya yaitu jalan Adipura Raya Mapanget, kota Manado.

Melalui pemberian nama jalan tersebut, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan bahwa selain untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan lokasi pengadilan terpadu Manado, diharapkan pula untuk menumbuhkan gelora kepahlawanan dan patriotisme di tengah masyarakat, khususnya di dalam jiwa insan aparatur peradilan, dalam bentuk semangat yang tinggi menegakkan hukum dan keadilan, demi terwujudnya kejayaan bangsa dan Negara.

Jalan ini merupakan akses utama menuju kompleks gedung pengadilan terpadu yang ada di Kota Manado, yang merupakan kompleks pertama dan satu-satunya di Indonesia, yang menggabungkan bangunan fisik 6 (enam) instansi pengadilan dalam satu lokasi yang sama, yaitu Pengadilan Tinggi,  Pengadilan  Tinggi  Agama,  Pengadilan  Negeri, Pengadilan  Agama,  Pengadilan  Militer  dan  Pengadilan Tata Usaha Negara. 

Peresmian nama ini diharapkan pula menjadi rahmat dan berkah bagi insan peradilan di Bumi Nyiur Melambai. “Semoga peresmian nama jalan ini bukan hanya menjadi pelayanan hukum bagi masyarakat, namun juga menjadi simbol bagi keadilan,” harap Ketua Mahkamah Agung.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/9379

Turut hadir dalam acara yang dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat yaitu Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, para Hakim Agung, para Hakim Ad-Hoc, para pejabat Eselon 1 Mahkamah Agung, tokoh masyarakat di Manado, Ketua Pengadilan Tingkat Banding se-Sulawesi Utara, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama se-Manado, dan undangan lainnya. Hadir pula di acara ini, Ketua Mahkamah Agung ke-13, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali., S.H., M.H. (azh/editor: Dr. H. Sobandi, S.H., M.H.)

KETUA MAHKAMAH AGUNG PIMPIN WISUDA PURNABAKTI KPT BANDUNG SECARA DARING

Jakarta - Humas : Ketua Mahkamah Agung (KMA) RI Prof. Dr .M. Syarifuddin,SH., MH pimpin Wisuda Purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Abdul Kadir, S.H., M.H. secara daring.

Acara diselenggarakan di ruang Kusumaatmadja lantai 14 Gedung Mahkamah Agung pada hari Jumat 30 Juli 2021 dengan mematuhi protokol kesehatan dan  menerapkan 5M ( menggunakan masker, mencuci tangan yang bersih, menjaga jarak secara fisik, membatasi mobilitas dan interaksi, serta menjauhi kerumunan ).

Dalam sambutannya, Syarifuddin mengatakan Perjalanan hidup manusia diibaratkan sebuah pohon, yang tumbuh dari benih, lalu membesar, memiliki cabang, ranting dan daun, kemudian berbuah, akhirnya mengering dan jatuh ke tanah untuk menumbuhkan benih yang baru. Begitupun dalam perjalanan karir setiap manusia, juga akan mengalami fase yang sama, yaitu berawal dari masyarakat biasa, kemudian menjalani pengabdian dalam kurun waktu tertentu dan akhirnya akan kembali menjadi masyarakat biasa setelah memasuki masa purnabakti. Apa yang kita lakukan dan kita hasilkan selama menjalankan tugas, ibarat buah yang akan dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Begitu pula dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Abdul Kadir, S.H., M.H. yang sudah mengabdikan hidupnya sebagai hakim selama kurang lebih 40 tahun, tentu banyak hal yang telah diperbuat dan dicapai sebagai buah dari pengabdiannya di lembaga peradilan.

”Masa purnabakti bukanlah hal yang harus dikhawatirkan, karena setiap orang yang bertugas pasti akan mengalaminya. Kita semua hanya tinggal menunggu waktu dan giliran untuk sampai di akhir masa tugas, seperti halnya yang saat ini akan dijalani oleh Bapak Abdul Kadir, S.H., M.H.”tutur Syarifuddin.

Lebih lanjut syarifuddin mengatakan bahwa Masa purnabakti ini merupakan karunia yang patut kita syukuri, karena tidak semua hakim  memiliki kesempatan untuk sampai di akhir masa tugas, apalagi sebagai ketua pengadilan tingkat banding, meskipun tidak boleh kita artikan bahwa masa purnabakti ini adalah akhir dari segalanya, karena kewajiban untuk mengabdi kepada bangsa dan negara tidak dibatasi oleh masa kerja, melainkan akan terus berlanjut sepanjang hayat masih dikandung badan.

’’Atas nama bangsa dan negara, sekaligus sebagai Pimpinan Mahkamah Agung mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, atas pengabdian dan dedikasi yang telah berikan selama menjalankan tugas. Dengan  disertai rasa syukur dan bangga, sekaligus berat hati saya harus melepas Bapak Abdul Kadir, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Tinggi Bandung yang telah memasuki masa purnabakti.’’Ucap KMA

Hadir dalam acara purnabakti virtual ini Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial beserta Isteri, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial beserta Isteri, Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung, Ketua kamar Pengawasan Mahkamah Agungi, serta Panitera, Sekretaris Mahkamah Agung, dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. (ERW/HMS)

PANITERA MA : TERHITUNG MULAI 1 SEPTEMBER 2021, NOMOR REKENING GIRO UNTUK TUJUAN PEMBAYARAN KASASI / PK DAN SURAT ROGATORI BERUBAH

JAKARTA | (31/08/2021) - Panitera Mahkamah Agung, Dr. Ridwan Mansyur, S.H. M.H., menerbitkan surat nomor 1810 /PAN/OT.01.3/8/2021 tangggal 31 Agustus 2021 perihal Perubahan Rekening Giro Penampung Biaya Perkara Kasasi/PK Mahkamah Agung dan Rekening Giro Penampung Biaya Penyampaian Dokumen/Panggilan/Rogatori ke Luar Negeri. Surat tersebut ditujukan kepada seluruh pengadilan tingkat banding, pengadilan tingkat pertama dan pengadilan pajak.  Menurut Panitera MA, terbitnya surat Panitera MA tersebut didasarkan pada adanya merger PT. Bank BNI Syariah, PT Bank BRI Syariah, Tbk dan PT Bank Syariah Mandiri menjadi  PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.

“Rekening Giro yang menjadi tujuan pembayaran biaya kasasi/PK dan biaya penyampaian Surat Rogatori semula berada pada BNI Syariah, maka dengan adanya merger rekening tersebut beralih ke Bank Syariah Indonesia, dan perubahan ini berlaku mulai tanggal 1 September 2021”, jelas Panitera MA di ruang kerjanya, pagi ini (31/8).

Berikut pokok-pokok  informasi yang dimuat dalam surat Panitera MA Nomor 1810 Tahun 2021.

1. Bahwa terhitung mulai tanggal 1 September 2021 terjadi perubahan nomor rekening giro penampung untuk tujuan pembayaran biaya kasasi/peninjauan kembali dan biaya penyampaian dokumen/panggilan/rogatory bagi pihak yang berada di luar negeri, dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Rekening Penampung

Rekening Lama

(BNI Syariah)

Rekening Baru

(Bank Syariah Indonesia)

[Kode Bank 451]

Biaya Kasasi/PK/HUM

179179175

1791791750

Biaya Panggilan/PBT ke Luar Negeri

722333337

7223333370

 

2. Bahwa pengiriman biaya sebagaimana tersebut pada angka 1 dilakukan menggunakan rekening virtual melalui aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung dan/atau situs web Kepaniteraan Mahkamah Agung sebagaimana hal tersebut menjadi prosedur yang telah ditetapkan;

3. Bahwa dalam hal pada masa transisi sistem virtual account belum tersedia atau di kemudian hari terdapat kendala pada sistem informasi, maka pengiriman biaya tersebut dapat dilakukan melalui real account pada Bank Syariah Indonesia sebagaimana  dimaksud pada angka 1. [an]

KETUA MA: APARATUR PERADILAN HARUS MENJADI SURI TAULADAN DALAM MENJALANKAN PROKES

Jakarta-Humas MA: “Dalam kondisi seperti saat ini, kesehatan menjadi prioritas yang paling utama, karena tidak mungkin kita dapat melakukan segala aktivitas tanpa didukung oleh kondisi tubuh yang sehat. Selain itu, aparatur yang sehat merupakan kunci utama bagi pencapaian visi misi dan tugas pokok lembaga peradilan. Oleh karenanya, mari berikhtiar sebaik mungkin dalam menerapkan protokol kesehatan, guna melindungi keselamatan kita, keluarga, masyarakat di sekitar kita.”Demikian disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H, saat pimpin wisuda purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Tata Usaha Negara (TUN) Medan Bapak H. Bambang Edy Sutanto Soedewo, pada hari Jum’at 30 Juli 2021 secara virtual.

Lebih lanjut, Mantan Kepala Badan Pengawasan ini mengatakan bahwa aparatur peradilan merupakan contoh bagi keluarga dan masyarakat sekitar. Oleh karenanya, aparatur peradilan selayaknya menjadi suri tauladan dalam disiplin menjalankan protokol kesehatan. “Jangan sampai terjadi warga peradilan apalagi hakim menjadi contoh buruk yang melanggar protokol Kesehatan, terlebih ikut termakan dan menyebarkan hoax seputar virus Covid-19 ini,” tegas Prof. Syarifuddin.

TERIMA KASIH BAPAK H. BAMBANG EDY

Terkait dengan sosok Bapak H. Bambang Edy Sutanto Soedewo, Prof. Syarifuddin yakin bahwa selama masa pengabdian yang begitu panjang sebagai pegawai dan sebagai hakim kurang lebih 36 tahun, tentu telah banyak menanamkan budi kebaikan, pengalaman yang berharga dan pembelajaran. Mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial tersebut berharap Bambang Edy tidak berhenti berkarya.

Momentum wisuda purnabakti ini, menurut Prof. Syarifuddin adalah titik yang menandai berakhirnya masa jabatan Bapak H. Bambang Edy Sutanto Soedewo, S.H.M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Namun tugas yang lain sebagai seorang kakek, suami dan anggota masyarakat masih akan terus berjalan selama hayat dikandung badan. Bahkan tugas-tugas itu, kini dapat dilaksanakannya lebih leluasa karena tidak lagi dibebani dengan tugas-tugas kedinasan yang tentu sangat menyita waktu, tenaga dan pikirannya selama ini. Prof. Syarifuddin  mengutip Al-Qur’an Surat Al-Insyirah ayat 7 dan 8 menyebutkan bahwa Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”

“Saya atas nama Negara dan Pimpinan Mahkamah Agung mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian dan dedikasi yang telah berikan selama menjalankan tugas. Dengan disertai rasa syukur dan bangga, sekaligus dengan berat hati saya harus melepas Bapak H. Bambang Edy Sutanto Soedewo, S.H.M.H. selaku Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang telah memasuki masa Purnabakti.” Kata Prof. Syarifuddin. (azh/RS)

Hubungi Kami

Alamat :

Jln.Veteran, Toluaya 95774

Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara

https://pa-bolaanguki.go.id/

Email : 

pa.bolaanguki@gmail.com

Instagram :

pa.bolaanguki

Facebook :

pa.bolaanguki

Youtube :

Pengadilan Agama Bolaang Uki

Lokasi Kantor

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Minggu kemarin
Bulan ini
Bulan kemarin
Keseluruhan
1970
2699
5347
552981
32473
18146
564396

Your IP: 18.232.56.9
2022-11-29 07:31

Pencarian