Badilag, 6 Oktober 2021

Bertepatan pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2021 bertempat di Badilag Command Center Lt.VI Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Jl. A.Yani, Kav 58 Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA.RI didampingi para pejabat eselon II Dr. H. Chandra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Ditjen Badilag Drs. H. Arief Hidayat, S.H., M.M. Sekretaris Ditjen Badilag, Dr. Dra. Hj. Nur DJannah Syaf, S.H., M.H. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Ditjen Badilag.

Mengawali sambutannya Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan bagi kita semua sehingga pada kesempatan acara pembukaan seleksi untuk calon Pimpinan Mahkamah Syar’iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama yang diadakan secara virtual bisa dilaksanakan, dan diikuti 23 peserta.

Dalam kesempatan ini Aco Nur mengucapkan selamat kepada 23 peserta yang menyatakan siap dan berkomitmen untuk mengikuti seleksi calon Pimpinan Mahkamah Syar’iyah Aceh/ Pengadilan Tinggi Agama serta apresiasi kepada semua pihak yang bekerjasama dalam rangka menyelenggarakan acara seleksi calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding demi meningkatkan kwalitas Sumber Daya Manusia serta memberikan pelayanan excellent bagi pencari keadilan diwilayah yuridiksi MS/PTA.

Aco Nur menegaskan bahwa tugas dan fungsi Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding adalah sebagai koordinator pengawasan di PTA dan Satker PA di wilayah hukum masing-masing. Oleh karena itu, dituntut komitmen yang kuat dari Pimpinan Pengadilan tingkat Banding secara professional, Inovatif dan Kreatif dalam mendukung program-program prioritas Mahkamah Agung RI dan Ditjen Badliag MA RI.

Saat ini warga peradilan agama harus mampu mewujudkan peradilan agama yang agung, modern dan berkelas dunia. Serta para aparatur peradilan agama juga dituntut harus tanggap terhadap kecanggihan tekhnologi saat ini, dan semua SDM harus kaya Ide, Gagasan, Inovasi dan saling bahu membahu, saling mendukung dalam mewujudkan peradilan agama berkelas dunia.

Para Warga Peradilan Agama memiliki tanggung jawab besar terhadap satker-satker khususnya bagi Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding yang saat ini mengikuti seleksi, dimana nanti akan memegang amanah sebagai Pimpinan.

Saat ini seluruh lembaga, Instansi pemerintah di Indonesia saling berkompetisi dalam meraih WBK/WBBM , oleh karena itu Peradilan Agama harus mampu bersaing dengan lembaga lain dan memberikan yang terbaik kepada Negara dalam menegakkan keadilan, tegas Aco Nur.

Para Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding harus meningkatkan kualitas dalam pembinaan dan Pengawasan terhadap Satker pada wilayah hukum yuridiksinya masing-masing serta menindak lanjuti dan mengevaluasi hasil HAWASBID.

Proses untuk memperoleh WBK / WBBM adalah seluruh unit harus saling bekerjasama, berkomitmen kuat untuk mewujudkan peradilan yang bersih, melayani, bebas korupsi, dan serta menjaga Idependensi . Yang harus diperhatikan setiap satker dalam rangka mewujudkan pengadilan yang Excellent adalah : Kepemimpinan yang handal, Perencanaan dan Kebijakan yang matang, Sumber Daya Manusia yang professional dan berintegeritas, Proses persidangan dengan menguasai Hukum Acara yang benar, Kebutuhan dan Kepuasan Pengguna Pengadilan, Akses ke Pengadilan yang mudah, Kepercayaan Publik.

Aco Nur menegaskan bahwa semua warga peradilan agama harus memiliki komitmen serta berprinsip sama bahwa Peradilan Agama akan terus konsisten melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan Kuwalitas pelayanan tanpa mengesampingkan hukum acara yang berlaku di Indonesia dan terus menebarkan nilai-nilai agama untuk kepentingan umat.

Akhir sambutannya Aco Nur mengajak semua pihak secara ikhlas untuk bersama-sama mewujudkan peradilan agama yang bersih, agung, modern berbasis Tekhnologi, berkelas dunia dan memperoleh WBK/WBBM ditahun 2021. (aj)

Badilag, 30 September 2021

Bertepatan tanggal 30 September 2021 hari Senin, pukul 10.00 WIB bertempat di ruang Direktur Islamic and Arabic College of Indonesia Jakarta yang berada di Jl. Warung Buncit Raya No.15 Ragunan,Jakarta Selatan, Dr.Drs. H.Aco Nur,S.H., M.H. Dirjen Badilag MA RI didampingi Dr.H Chandra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama dan Abu Jahid Darso Atmojo, LC., LL.M., Ph.D. Hakim Yustisial Ditjen Badilag melakukan kunjungan pada lembaga Pendidikan tersebut dan disambut langsung oleh Syeikh Dr. Omar Hamad Swidan dalam rangka meningkatkan kerjasama dalam rangka memperkuat SDM Peradilan Agama.

Omar Hamad Swidan sangat senang dan memberikan apresiasi kepada delegasi Badilag yang dipimpin langsung oleh Dirjen Badilag untuk berkunjung ke LIPIA dengan tujuan mempererat kerjasama antara lembaga peradilan dengan lembaga Pendidikan Arab Saudi demi meningkatkan SDM peradilan agama di Indonesia.

Aco Nur mengawali pembicaraannya dengan menyampaikan rasa bersyukur dan berterimakasih atas segala dukungan pemerintah Arab Saudi dalam meningkatkan kwalitas SDM para Hakim peradilan agama dengan memberikan kesembatan para hakim agama untuk mengikuti pelatihan di Higher Judicial Institute Riyadh.

Saat ini sudah berjumlah 5 angkatan yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan ekonomi Syariah pada sekolah tinggi ilmu peradilan Riyadh.yang mana setiap Angkatan berjumlah 40 peserta dari para Hakim Agama. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Badilag dengan Universitas Imam Muhammad Ibnu Suud Arab Saudi yang berjalan sudah cukup lama.

Kali ini banyak sekali beberapa lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri yang bekerjasama dengan Badilag MA RI dalam rangka meningkatkatkan kwalitas SDM demi memberikan pelayanan bagi pencari keadilan yang berkwalitas berkeadilan, tegas Aco Nur .

Demi mewujudkan peradilan agama yang modern berkelas dunia serta pelayanan yang excellent maka sangat dibutuhkan SDM yang handal dalam berbagai hal, khususnya para Hakim harus memiliki kemampuan Bahasa Arab dan Inggeris, mau tidak mau para penegak hukum harus bisa mengikuti laju perkembangan tekhnologi secara cepat dan tepat.

Akhir kunjungan, Aco Nur mengajak kedua belah pihak untuk saling bekerjasama sesuai kebutuhan masing-masing serta berkomitmen untuk tukar pengalaman,informasi dalam hal peradilan agama di Indonesia, dan untk menutup pertemuan antara Badilag dan LIPIA Aco Nur menyerahkan cindera mata sebagai tanda persaudaraan. (aj)

Judicial Dialogue secara virtual antara Badan Peradilan Agama MARI dan Family Court of Australia ini merupakan kegiatan rutin setiap 6 bulan sekali, sebagai ajang tukar informasi dan tukar pengalaman antara pengadilan di dua negara. Kegiatan yang mengambil tema Perlindungan Hak & Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak ini merupakan implementasi dari Perjanjian Kerjasama antara MA-RI dan FCoA periode 2020-2023 merupakan kelanjutan dari kegiatan di bawah MoU sebelumnya, yaitu periode 2017-2020. Pembaharuan Kerjasama ini diawali dengan kunjungan delegasi Dirjen Badilag MA-RI, Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. ke Sydney, Australia yang disambut Chief Justice William Alstergren dan the Hon. Justice Judy Ryan dari Family Court of Australia, Desember tahun 2019 yang lalu.

Acara yang difasilitasi Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) ini menghadirkan 3 pembicara utama, yaitu YM Dr. Amran Suadi, S.H., M.Hum, Ketua Kamar Agama MARI, berbicara tentang Perkembangan dan Tantangan Kamar Agama MA-RI dalam dalam Memperkuat Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H., Dirjen Badilag berbicara tentang Perkembangan Inovasi dan Capaian Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI dalam Meningkatkan Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dan The Hon. Justice Judith Ryan, Hakim Family Court of Australia berbicara tentang Progress and Challenges in Strengthening Women and Children Rights in Australia. Acara ini dibuka oleh Craig Ewers sebagai Team Leader AIPJ2 dan dimoderatori oleh Dr. Mardi Chandra, S.Ag., M.Ag.

Sebagai penanggap hadir pimpinan pengadilan dari berbagai daerah, antara lain: Dra. Hj. Rosmawardani, S.H, M.H, Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh, Dr. Yuniati Faizah, S.Ag, S.H, M.S.I, Ketua Pengadilan Agama Wates, Reny Hidayati, S.Ag, S.H, M.H.I, Wakil Ketua Pengadilan Agama Wonosari, dan Achmad Cholil S.Ag., SH., LLM. Wakil Ketua Pengadilan Agama Purwakarta. Acara ini diikuti oleh seluruh pimpinan pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama di lingkungan peradilan agama.

Judicial Dialogue ini Kembali menegaskan bahwa Perlindungan hak dan akses keadilan bagi perempuan dan anak menjadi salah satu prioritas pembaruan baik dari Pemerintah maupun Mahkamah Agung. Komitmen Mahkamah Agung dan Pemerintah dibuktikan dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan penting untuk perlindungan hak serta peningkatan akses keadilan bagi perempuan dan anak.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Rancangan Aksi Nasional HAM yang memfokuskan pada 4 (empat) kelompok marjinal, yaitu perempuan, anak, masyarakat adat serta disabilitas.. Mahkamah Agung berperan penting dalam mengeluarkan kebijakan yang memperhatikan perlindungan terhadap hak perempuan dan kepentingan terbaik bagi anak serta akses keadilan bagi perempuan dan anak, utamanya di lingkungan peradilan agama.

Ditjen Badilag MARI dan Family Court of Australia sepakat untuk terus mempromosikan keadilan bagi perempuan dan anak khususnya dalam penegakan hukum di pengadilan. Beberapa isu strategis lainnya adalah terkait pencegahan perkawinan anak, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, memperkuat kebijakan dan kerangka hukum untuk memastikan keadilan bagi perempuan, jaminan hak perempuan dan anak paska percerain. (as)

Dr. Drs. H.Aco Nur, S.H., M.H., didampingi. Dr. Dra. Nur Djannah, S.H., M.H. saat memberikan pengarahan.

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama atau yang dikenal dengan Buku II diberlakukan sebagai pedoman di lingkungan Peradilan Agama atas dasar Keputusan Ketua Mahkamah AgungRI Nomor: KMA/032/SK/ IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan. Buku II Edisi 2007 itu kemudian mulai disosialisasikan pada saat Rakeras Akbar Mahkamah Agung dengan Para Ketua dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Seluruh Lingkungan Peradilan di Jakarta Agustus 2008. Untuk menyesuaikan dengan peraturan yang berkembang, Buku II beberapa kali mengalami revisi, yang terakhir adalah tahun 2013. 

Setelah 8 tahun berselang, kebutuhan untuk mervisi Buku II semakin menemukan urgensinya. Ditjen Badan Peradilan Agama membentuk Tim Penyempurnaan Draft Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II). Tim ini diketuai Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Dr. Dra. Nur Djannah Syaf, S.H., M.H.. sedangkan anggotanya terdiri hakim-hakim yustisial yang bertugas di Mahkamah Agung.

Kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan yang dilakukan akhir tahun 2020 yang lalu. Setelah proses inventarisasi permasalahan dilakukan dari seluruh pengadilan agama, Tim kemudian menyusun kembali berdasarkan regulasi-regulasi terbaru yang relevan.

Proses penyempurnaan ini dilaksanakan di Hotel Mirah Bogor dari tanggal 23-27 Agustus 2021. Acara dibuka langsung oleh Dirjen Badilag, Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.. Dalam arahannya, Dirjen Badilag menekankan kepada Tim untuk memperhatikan beberapa hal. “Tim ini harus memperhatikan segala masukan dan beberapa hal yang belum dimasukkan, seperti ketentuan administrasi perkara jinayat yang belum ada dalam Buku II edisi revisi tahun 2013, administrasi persidangan dan perkara secara elektronik, dan juga persidangan pidana elektronik, dan semoga bisa diselesaikan secepatnya, karena Buku II ini sedang ditunggu-tunggu seluruh warga peradilan, khususnya tenaga teknis”.

Sebagaimana diketahui pasca revisi tahun 2013, beberapa peraturan sebagai pedoman administrasi dan persidangan telah diterbitkan seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun PERMA Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, PERMA Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, PERMA Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan PERMA Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Pedoman  Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.(ahb)