PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA SEWA RUMAH DINAS DAN TRANSPORTASI BAGI HAKIM DAN HAKIM AD HOC TA 2020

Jakarta – Humas MA: Menindaklanjuti surat  Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1645/SEK/KU.Ol/ 11/2019  tanggal  26  November  2019  perihal  Petunjuk  dan Langkah• Langkah  Pelaksanaan  DIPA  Tahun  2020 dan   Surat  Keputusan  Sekretaris  Mahkamah Agung  nomor   1068/SEK/SK/XII/2019   tentang  standar  biaya  sewa rumah  dinas  dan transportasi  bagi Hakim  dan Hakim Ad  Hoc  di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan  yang   berada   dibawahnya   TA   2020,   dengan   ini    disampaikan   petunjuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban  Biaya Sewa Rumah  Dinas dan  Transportasi bagi Hakim dan Hakim Ad Hoc Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

Biaya Sewa Rumah Dinas Hakim dan  Hakim Ad Hoc

1. Jenis rumah dinas yang disewa dapat berupa rumah/apartemen/rumah kontrakan/rumah kos, wisma danjenis rumah lainnya yang disewakan;
2. Lokasi sewa rumah dinas berada pada wilayah penugasan dan sekitarnya;
3. Pembayaran biaya  sewa rumah dinas dapat dilakukan setiap bulan atau setiap 3 (tiga)   bulan     dan  tidak  boleh melewati tahun   anggaran  dengan  mekanisme pembayaran GU atau LS pihak ketiga;
4. Dokumen  pertanggungjawaban  biaya sewa rumah  dinas  antara  lain:  kwitansi pembayaran,  fotokopi KTP  pemilik rumah,  foto  rumah  yang disewa,  SK  Hakim yang bersangkutan  dan  dokumen kepemilikan yang berupa  fotocopi  sertifikat rumah/ Akta   Jual  Beli/Surat   Keterangan   dari   Kepala   RT   setempat   ataupun dokumen lain yang membuktikan kepemilikan rumah tersebut;
5. Pajak yang dikenakan pada sewa rumah tersebut adalah PPh final pasal 4  ayat 2 atas  persewaan tanah  dan/atau  bangunan,   menggunakan  NPWP   Bendahara Pengeluaran  dengan kode akun pajak   411128, jenis  setoran 403, tarif 10%;
6. Alokasi  anggaran biaya sewa rumah dinas apabila  ada kelebihan dari kebutuhan riil  maka kelebihan tersebut   tidak boleh direvisi karena akan  ditarik oleh pusat dan  bagi   satker  yang  merevisi akan  dikenakan  sanksi  berupa  punishment anggaran;
7. Apabila ada kekurangan alokasi anggaran biaya sewa rumah dinas Hakim segera mengusulkan anggaran kepada Sekretaris Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Keuangan  Mahkamah Agung;
8. Sewa rumah  dinas untuk  Hakim secara bersamaan  diperbolehkan lebih  dari satu orang Hakim, dengan catatan biaya sewanya tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan;
9. Hakim  dapat  mengusulkan  rumah   dinas  yang  akan  disewa  kepada  Kuasa Pengguna Anggaran dengan mernperhatikan ketentuan yang ada;