SURAT KEPUTUSAN NOMOR 17/WKMA.NY/SK/XII/2020 TENTANG PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA.

Jakarta-Humas: Sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan Nomor 17/WKMA.NY/SK/XII/2020 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Silakan buka tautan berikut ini untuk melihat Surat Keputusan  Nomor 17/WKMA.NY/SK/XII/2020  selengkapnya :

PERUBAHAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020

Jakarta-Humas. Berdasarkan surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor: 1963/SEK/KP.05.2/12/2020, tanggal 10 Desember 2020, Perihal Perubahan Cuti Bersama Tahun 2020.

Yang ditujukan Kepada: 1. Y.M. Ketua Mahkamah Agung RI; 2. Y.M. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial; 3. Y.M. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI; 4. Y.M Para Hakim Agung dan Para Hakim Ad-Hoc Mahkamah Agung RI; 5. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI; 6. Yth. Para Pejabata Eselon I pada Mahkamah Agung RI; 7. Yth. Kepala Pengadilan Militer Utama; 8. Yth. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia; 9. Yth. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia.

Untuk lebih jelas, berikut surat dan lampirannya:

PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENKOPOLHUKAM NOMOR 99 TAHUN 2020 TENTANG KELOMPOK KERJA INSTRUMEN UTAMA dan MEKANISME HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

Jakarta-Humas, Merujuk Perihal pada Pokoik Surat dengan Nomor B-4139/LN.00.03/12/2020 bahwa Indonesia telah meratifikasi 8 (depalan) dari 9 (sembilan) Konvensi utama HAM internasional. dan karena itu Indonesia berkewajiban melakukan pelaporan implementasi konvensi-konvensi tersebut sebagai konsekuensi logis ratifikasi. Namun dalam pelaksananaannya, kerap terjadi keterlambatan pelaporan oleh Pemri telah menimbulkan implikasi baik prosedurel maupun substansi. maka dengan ini kami sampaikan suratnya sebagai berikut. 

PENILAIAN KINERJA JF PRANATA KOMPUTER

Jakarta – Humas : Menindaklanjuti Surat Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik Nomor B-492/BPS/2000/10/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penilaian Kinerja Pejabat Fungsional Pranata Komputer, dengan ini disampaikan bahwa pengusulan penilaian angka kredit jabatan fungsional pranata computer dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.

Untuk lebih lengkapnya berikut surat dari Biro Kepegawaian: