POSBAKUM
PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI
===================================================================================
Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-005.04.2.401997/2022 Tanggal 17 November 2021, akan melaksanakan Seleksi Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Layanan PosBantuan Hukum (POSBAKUM), dengan ini Pengadilan Agama Bolaang Uki membuka PENDAFTARAN calon Penyedia Jasa PosBantuan Hukum (Posbakum) Tahun Anggaran 2024
SK PENETAPAN POSBAKUM TAHUN 2024
===================================================================================
Yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mempu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon. dan bantuan tersebut diberikan secara cuma-cuma tampa dipungut Biaya.
===================================================================================
Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Bolaang Uki berupa pemberian informasi, advis, konsultasi, pembuatan gugatan/permohonan.
===================================================================================
Pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum dengan melampirkan :
1. Mengajukan permohonan secara tertulis/lisan yang berisi sekurang-kurangnya identitas Pemohon dan uraian singkat mengenai pokok permasalahan yang dimohonkan Bantuan Hukum, dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
2. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
3. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; atau
4. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
5. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan.
===================================================================================